JAKARTA - Kementerian Sosial mulai menerapkan sistem digitalisasi untuk penyaluran bansos di Banyuwangi.
Langkah ini diharapkan menjadi model bagi perluasan ke wilayah lain di Indonesia. Digitalisasi bertujuan meningkatkan akurasi data sekaligus mempermudah masyarakat mengakses bantuan.
Uji Coba di Banyuwangi
Digitalisasi bansos dilakukan terhadap 357.000 keluarga penerima manfaat di Banyuwangi. Hasil awal menunjukkan sistem digital lebih akurat dibanding metode lama. Evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan skala lebih luas di 40 kabupaten dan kota.
Penggunaan data lama terbukti memiliki tingkat kesalahan tinggi. Sekitar 77 persen penerima tercatat salah sebelum sistem DTKS diterapkan. Setelah digitalisasi awal, angka error turun menjadi 28,2 persen, menunjukkan efektivitas sistem baru.
Target Perluasan ke 40 Daerah
Kemensos menargetkan penerapan sistem digital di 40 kabupaten dan kota pada 2026. Setiap daerah akan mengikuti model uji coba Banyuwangi. Keberhasilan di tahap ini menjadi syarat untuk implementasi nasional yang lebih luas.
Proses ini juga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan SDM lokal. Pelatihan bagi petugas dilakukan agar sistem berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan kesiapan daerah sebelum skala nasional diterapkan.
Implementasi Nasional
Jika uji coba di 40 wilayah berhasil, Kemensos berencana meluncurkan digitalisasi bansos secara nasional. Setiap keluarga atau individu dapat mengajukan bantuan melalui sistem digital. Mesin aplikasi kemudian menentukan kelayakan penerima sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memodernisasi layanan publik. Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran bansos. Selain itu, proses otomatis meminimalkan intervensi manual yang rentan kesalahan.
Manfaat dan Harapan
Sistem digital memudahkan pemantauan penerima bansos secara real time. Masyarakat dapat mengetahui status pengajuan secara akurat dan cepat. Dengan teknologi ini, diharapkan kesalahan data dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
Selain itu, digitalisasi mempermudah distribusi bansos ke daerah terpencil. Penyaluran lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi duplikasi penerima. Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial.
Akses dan Mekanisme Baru
Ke depan, masyarakat hanya perlu mengajukan permohonan melalui sistem digital. Mesin aplikasi akan memverifikasi data dan menentukan kelayakan penerima. Hasilnya, proses penyaluran lebih transparan dan minim kesalahan, sehingga layanan bansos lebih efisien dan akurat.
Sistem digital juga memungkinkan perbaikan data secara berkala. Dengan pendekatan ini, Kemensos dapat menyesuaikan bantuan sesuai kebutuhan aktual masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap warga yang berhak menerima bantuan sosial dapat terlayani dengan tepat.
