JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas sektor pertambangan timah nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui rencana penerbitan Harga Pokok Minimum atau HPM untuk komoditas timah. Kebijakan ini diarahkan agar harga bijih timah rakyat tetap terjaga dan memberikan kepastian ekonomi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai perlindungan harga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan tambang rakyat. Menurutnya, mekanisme harga yang jelas dapat menghindarkan penambang dari tekanan pasar. Pemerintah ingin memastikan hasil tambang rakyat memiliki nilai yang adil.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik,” kata Bahlil. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha kecil di sektor tambang. Langkah ini juga menjadi fondasi bagi kebijakan lanjutan di sektor hilir.
Bangka Belitung sebagai Fokus Penguatan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Timah menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian daerah. Potensi tersebut dinilai perlu dikelola dengan regulasi yang lebih terarah.
Bahlil menilai aktivitas pertambangan membutuhkan penataan ulang agar manfaat ekonomi dirasakan lebih merata. Regulasi yang rapi dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan usaha dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pengelolaan timah dapat memberi dampak positif jangka panjang.
Penataan regulasi juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dalam distribusi manfaat tambang. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan sektor ini berjalan sehat dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Keadilan Harga bagi Penambang dan Pengusaha
Kebijakan HPM timah dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku usaha. Pemerintah ingin agar pengusaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar. Pada saat yang sama, penambang rakyat juga harus merasakan manfaat ekonomi yang setara.
“Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus,” ujar Bahlil. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memihak satu kelompok saja. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam penyusunan regulasi.
“Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh,” katanya. Pernyataan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam ekosistem pertambangan. Pemerintah berupaya menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha besar dan masyarakat.
Koordinasi Regulasi dan Kepastian Investasi
Untuk mempercepat penerbitan HPM timah, Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi lintas lembaga. Pembahasan dilakukan bersama Komisi XII DPR RI sebagai mitra strategis. Langkah ini bertujuan memastikan regulasi berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Bahlil, koordinasi tersebut penting untuk menjaga kepastian harga bagi penambang rakyat. Selain itu, regulasi yang jelas juga dinilai mampu memperkuat iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian kebijakan sebelum menanamkan modalnya.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini,” kata Bahlil. Ia menilai regulasi tersebut akan menjaga harga timah rakyat sekaligus mendorong investasi sektor pengolahan. Kepastian ini diharapkan memperkuat kepercayaan pelaku usaha.
Investasi Tumbuh Seiring Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah menegaskan bahwa investasi sektor timah harus memberikan dampak langsung bagi daerah. Pertumbuhan modal tidak boleh terlepas dari kesejahteraan masyarakat lokal. Prinsip ini menjadi dasar arah kebijakan pertambangan nasional.
Bahlil menilai pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan masuknya investasi. Masyarakat Bangka Belitung diharapkan menjadi penerima manfaat utama dari aktivitas industri timah. Investasi yang sehat dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
“Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh,” kata Bahlil. Pernyataan ini menegaskan orientasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan pendekatan tersebut, sektor timah diharapkan menjadi pilar pembangunan daerah berkelanjutan.