JAKARTA - Pemerintah menetapkan harga token listrik bagi pelanggan prabayar untuk periode 26 Januari hingga 1 Februari 2026.
Kebijakan ini memberikan kepastian bagi pelanggan PLN dalam merencanakan kebutuhan konsumsi listrik harian. Token listrik dapat dibeli dengan berbagai nominal sesuai kebutuhan rumah tangga maupun usaha.
Token yang dibeli pelanggan prabayar akan dikonversikan ke dalam satuan kilowatt hour atau kWh. Besaran kWh tersebut akan muncul setelah kode token dimasukkan ke meteran listrik. Proses ini dilakukan melalui tombol yang tersedia pada perangkat meteran.
Setelah kode dimasukkan, layar meteran akan menampilkan jumlah daya listrik yang diterima. Besaran kWh yang diperoleh menyesuaikan nominal pembelian token. Selain itu, tarif listrik berbeda berdasarkan golongan pelanggan dan daya volt ampere.
Struktur Tarif Berdasarkan Golongan Pelanggan
Tarif listrik pelanggan rumah tangga dibedakan berdasarkan kapasitas daya yang terpasang. Golongan R-1 dengan daya 900 VA dikenakan tarif Rp1.352 per kWh. Sementara itu, pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA hingga 2.200 VA dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh.
Untuk rumah tangga dengan daya menengah hingga besar, tarif listrik juga berbeda. Pelanggan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh. Tarif yang sama berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA.
Selain rumah tangga, tarif listrik juga berlaku untuk pelanggan bisnis dan industri. Golongan bisnis kecil dikenakan tarif Rp1.444,70 per kWh. Sementara itu, pelanggan industri besar mendapatkan tarif lebih rendah sesuai kebijakan pemerintah.
Tarif Khusus Sosial, Subsidi, dan Fasilitas Umum
Tarif listrik untuk keperluan sosial diberikan dengan harga yang lebih terjangkau. Golongan sosial daya 450 VA dikenakan tarif Rp325 per kWh. Tarif ini meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas daya yang digunakan.
Pelanggan rumah tangga subsidi juga mendapatkan tarif khusus. Untuk daya 450 VA, tarif ditetapkan sebesar Rp415 per kWh. Sementara pelanggan subsidi daya 900 VA dikenakan tarif Rp605 per kWh.
Fasilitas pemerintah dan penerangan jalan umum memiliki tarif tersendiri. Tarif untuk golongan penerangan jalan umum ditetapkan sebesar Rp1.699,53 per kWh. Penyesuaian tarif ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan publik.
Perhitungan Token Listrik dan Pajak Daerah
Nominal token listrik yang dibeli pelanggan akan dipotong Pajak Penerangan Jalan sesuai kebijakan daerah. Besaran pajak berbeda tergantung kapasitas daya listrik yang digunakan. Di Jakarta, pajak berkisar antara 2,4 persen hingga 4 persen.
Rumus perhitungan kWh cukup sederhana dan mudah dipahami. Nominal token dikurangi pajak daerah kemudian dibagi tarif dasar listrik. Hasil pembagian tersebut merupakan jumlah kWh yang diterima pelanggan.
Pemahaman perhitungan ini penting agar pelanggan tidak keliru memperkirakan daya yang diperoleh. Dengan mengetahui rumusnya, pelanggan dapat menyesuaikan pembelian token. Perencanaan konsumsi listrik pun menjadi lebih efisien.
Simulasi Token Rp50.000 dan Rp100.000
Pembelian token Rp50.000 menghasilkan kWh yang berbeda di tiap golongan daya. Untuk rumah tangga 900 VA, pelanggan memperoleh sekitar 36,09 kWh. Pelanggan daya 1.300 hingga 2.200 VA memperoleh sekitar 33,78 kWh.
Rumah tangga daya 3.500 hingga 5.500 VA mendapatkan sekitar 28,54 kWh. Sementara itu, pelanggan rumah tangga daya di atas 6.600 VA memperoleh sekitar 28,24 kWh. Perbedaan ini dipengaruhi tarif dasar dan pajak daerah.
Untuk token Rp100.000, jumlah kWh yang diterima menjadi dua kali lipat lebih besar. Rumah tangga 900 VA memperoleh sekitar 72,19 kWh. Pelanggan daya 1.300 hingga 2.200 VA mendapatkan sekitar 67,56 kWh.
Rumah tangga daya 3.500 hingga 5.500 VA memperoleh sekitar 57,07 kWh. Sementara pelanggan daya di atas 6.600 VA mendapatkan sekitar 56,49 kWh. Informasi ini membantu pelanggan menentukan nominal pembelian token yang paling sesuai.