JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya asuransi wajib bencana sebagai instrumen proteksi nasional.
Indonesia termasuk wilayah dengan risiko bencana tinggi, sehingga perlindungan dan pengelolaan risiko harus lebih terstruktur. Implementasi asuransi ini diharapkan dapat menutup gap perlindungan yang selama ini masih ada.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Ogi Prastomiyono, menyebut asuransi bencana berpotensi memperkuat mekanisme pembagian risiko.
Instrumen ini akan membantu pemerintah, industri, dan masyarakat menghadapi risiko alam yang tidak terduga. Dengan demikian, kerugian akibat bencana dapat diminimalkan melalui skema proteksi yang tepat.
Meski memiliki potensi besar, penerapan asuransi wajib bencana menghadapi sejumlah tantangan. Ogi menjelaskan hal ini terkait ketersediaan data risiko, keterjangkauan premi, dan kesiapan industri asuransi. Persiapan matang diperlukan agar skema ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Tantangan Pengumpulan Data Risiko
Ketersediaan data risiko menjadi salah satu faktor krusial dalam pengembangan asuransi bencana. Data yang akurat dibutuhkan untuk menentukan premi yang sesuai dan realistis. Tanpa data yang lengkap, penerapan asuransi berpotensi mengalami kesulitan dalam evaluasi risiko.
OJK meminta asosiasi industri untuk menghimpun data dampak bencana di berbagai wilayah. Upaya ini mencakup catatan historis dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam. Proses pengumpulan data masih berlangsung dan menjadi fokus utama dalam menyiapkan skema asuransi.
Data yang terkumpul nantinya akan membantu perusahaan asuransi menyesuaikan produk dan kapasitas underwriting. Selain itu, informasi tersebut penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan mitigasi risiko. Dengan data kuat, skema asuransi bencana dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya.
Kesiapan Industri Asuransi
OJK menekankan pentingnya kesiapan industri asuransi dalam menghadapi risiko bencana. Kapasitas finansial dan operasional perusahaan harus mampu menanggung klaim yang mungkin timbul. Hal ini menjadi fondasi agar asuransi wajib bencana dapat berfungsi dengan baik.
Perusahaan asuransi dan reasuransi didorong menyiapkan produk sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Produk harus mencakup berbagai skenario risiko, mulai dari skala kecil hingga besar. Dengan kesiapan ini, industri asuransi dapat menanggung dampak bencana secara efektif.
Selain produk, koordinasi lintas lembaga juga diperlukan. Kesiapan industri tidak hanya terbatas pada perusahaan asuransi saja, tetapi melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Sinergi ini memastikan perlindungan bencana dapat diberikan secara menyeluruh dan berkeadilan.
Keterjangkauan Premi dan Akses Masyarakat
Tantangan berikutnya adalah memastikan premi asuransi tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Premiun yang tinggi dapat menghambat partisipasi dan membuat proteksi menjadi tidak efektif. OJK mendorong skema premi yang adil dan proporsional terhadap kemampuan masyarakat.
Keterjangkauan premi juga penting agar setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan. Dengan premi realistis, jumlah peserta yang tercakup akan lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan dampak positif asuransi wajib bencana terhadap keamanan finansial masyarakat.
Selain premi, edukasi publik menjadi elemen penting. Masyarakat perlu memahami manfaat asuransi dan cara klaim saat terjadi bencana. Kesadaran ini membantu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat secara luas.
Sinergi Pemerintah dan Asuransi
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan koordinasi pemerintah dan industri asuransi. Kerjasama ini diperlukan agar produk asuransi sesuai kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi yang baik juga membantu mengurangi risiko perlindungan yang tidak merata di berbagai wilayah.
Mahendra mendorong perusahaan asuransi menyiapkan kerangka dan produk yang tepat. Hal ini mencakup perlindungan atas risiko alam yang tidak dapat dikontrol manusia. Dengan langkah ini, seluruh pemangku kepentingan siap menghadapi potensi bencana dengan sistem yang lebih efektif.
OJK percaya bahwa kombinasi data, kesiapan industri, premi terjangkau, dan sinergi lintas lembaga akan membuat asuransi wajib bencana berhasil.
Implementasi yang matang akan memperkuat mekanisme proteksi nasional. Dengan demikian, masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan risiko finansial akibat bencana dapat diminimalkan.